Darurat HAM dan Lingkungan di Jantung Industri Nikel Indonesia

Suaranegeri.info – Konsorsium Riset Pertambangan Nikel Indonesia (Indonesia Nickel Mining/INM), yang beranggotakan sejumlah lembaga sipil, mengangkat situasi darurat Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerusakan lingkungan di kawasan industri nikel Sulawesi Tengah dalam 7th United Nations Responsible Business and Human Rights Forum di Bangkok, Thailand.

Forum tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kawasan Asia-Pasifik ini menjadi panggung untuk mengekspos dampak kelam dari ekspansi besar-besaran industri nikel, yang didominasi modal asing, terhadap ruang hidup masyarakat, kesehatan, dan kebebasan berekspresi.

Ekspansi Nikel dan Cengkraman Konflik di Sulawesi Tengah

Melalui penelitian konsorsium, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyoroti tiga kawasan industri utama sebagai episentrum kerusakan dan konflik: Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), dan Stardust Estate Investment (SEI). Kondisi ini memperlihatkan kompleksnya konflik pengelolaan sumber daya alam, di mana tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali justru memicu ketidakpastian hukum dan melemahkan pengawasan lingkungan .

Lebih jauh, pola investasi yang didominasi oleh modal asing, khususnya dari Tiongkok, dinilai kerap mengabaikan prinsip HAM dan keberlanjutan lingkungan, meninggalkan jejak kerusakan yang dalam bagi ekosistem dan komunitas lokal.

Dampak Nyata: Pencemaran, Penyakit, dan Bencana Ekologis

Bukti-bukti pencemaran lingkungan telah terkumpul dari lapangan. WALHI Sulawesi Tengah melaporkan temuan jejak kromium heksavalen (0,075 mg/L) di Sungai Desa Bahodopi dan Labota, yang berhulu di area konsesi tambang dan dekat dengan kawasan IMIP. Temuan ini mengindikasikan kontaminasi berbahaya yang bersumber dari aktivitas industri.

Dampak kesehatan pun tak terelakkan. Tingkat polusi udara yang kian mengkhawatirkan berkorelasi langsung dengan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah menunjukkan pada 2023 terdapat 55.527 kasus ISPA di Bahodopi, dan hingga triwulan ketiga 2025, angka ini telah mencapai 46.793 kasis. Masyarakat juga mulai menghadapi bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi.

Situasi serupa terulang di sekitar operasi Gunbuster Nickel Industry (GNI), di mana warga melaporkan munculnya penyakit kulit gatal-gatal yang menimpa setidaknya lima orang, termasuk anak-anak dan lansia. Penyakit ini diduga kuat berkaitan dengan pencemaran dari aktivitas industri, yang mencerminkan kegagalan korporasi dan negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Kriminalisasi dan Pembungkaman Suara Kritis

Selain dampak lingkungan, forum PBB juga mendengar laporan tentang upaya sistematis untuk membungkam suara masyarakat yang memperjuangkan haknya. Di kawasan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Morowali, 10 warga dikriminalisasi usai melakukan aksi blokade untuk mempertahankan jalan tani mereka pada 2024.

Dari jumlah tersebut, lima warga digugat secara perdata oleh perusahaan, sementara lima lainnya terus menerima surat pemanggilan dari Polda Sulawesi Tengah. Langkah-langkah ini dinilai sebagai bentuk intimidasi hukum, sebuah pola yang juga diamati di daerah lain di Indonesia, di mana penegakan hukum seringkali hanya menyasar pelaku lapangan kecil dan mengabaikan aktor intelektual di balik operasi bermasalah .

Seruan untuk Tindakan Nyata dan Akuntabilitas

Kehadiran Konsorsium INM dalam forum PBB ini tidak sekadar untuk membuka aib, tetapi lebih untuk mendorong komitmen nyata semua pihak. Mereka menyerukan agar negara dan korporasi bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal, buruh, dan lingkungan hidup dari dampak buruk industri ekstraktif.

Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan mekanisme yang memastikan prinsip-prinsip HAM ditegakkan secara adil dan setara di sektor pertambangan. Tekanan dari komunitas internasional dinilai penting untuk menghentikan impunitas dan memastikan pembangunan industri tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara dan keberlangsungan lingkungan .

Keterkaitan dengan Isu Global

Sorotan terhadap industri nikel Indonesia di forum PBB ini mencerminkan kekhawatiran global yang lebih luas. Laporan dari organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Anti Mafia Hutan telah lama menyoroti potensi kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan lingkungan masif dari sektor tambang, yang sering diperparah oleh tumpang-tindih kebijakan dan lemahnya penegakan hukum . Masalah yang diangkat oleh WALHI Sulawesi Tengah adalah bagian dari pola sistemik yang membutuhkan perbaikan tata kelola dan komitmen kuat untuk beralih ke model pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.