Deforestasi Melonjak 66%, Hutan Indonesia dalam Darurat

Suaranegeri.info – Tingkat kehilangan hutan di Indonesia melonjak drastis sebesar 66% sepanjang tahun 2025, mencapai angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Kelompok lingkungan Auriga Nusantara mengungkapkan bahwa lonjakan ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan lingkungan serta dorongan ambisius program swasembada pangan dan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data terbaru, total 433.751 hektar (setara 4.338 kilometer persegi) hutan dibuka sepanjang tahun lalu. Angka ini melompat jauh dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 261.575 hektar.

“Lonjakan deforestasi pada tahun 2025 benar-benar menyedihkan, membawa Indonesia kembali ke masa ketika deforestasi berada pada titik tertinggi,” ujar Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara, dalam konferensi pers pada Selasa (1/4).

Menurut Manurung, tingkat deforestasi tertinggi sebelumnya tercatat pada tahun 2016, ketika lebih dari satu juta hektar hutan dibersihkan.

Program Pangan dan Energi Jadi Pemicu Utama

Manurung mengidentifikasi program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu faktor utama di balik lonjakan deforestasi. Program ini bertujuan meningkatkan produksi domestik komoditas pertanian strategis seperti beras serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor.

Pemerintah mengalokasikan 20,6 juta hektar lahan hutan untuk program yang terkait dengan pangan, energi, dan air sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 43% di antaranya merupakan hutan alam.

Berdasarkan perhitungan Auriga, lebih dari 78.000 hektar “hutan cadangan makanan” dibuka tahun lalu—luasnya setara dengan wilayah New York City. Sebagian besar pembukaan lahan dilakukan di Pulau Kalimantan untuk diubah menjadi sawah.

“Mereka berjudi, mereka berspekulasi. Padahal itu tanah gambut dan tidak cocok untuk beras,” tegas Manurung.

Dorongan Bioenergi dan Ekspansi Tambang

Tak hanya program pangan, dorongan bioenergi yang digulirkan pemerintahan Prabowo juga memberikan dampak signifikan terhadap hilangnya tutupan hutan. Sejumlah wilayah dikonversi menjadi hutan industri untuk menghasilkan biomassa.

Auriga mencatat setidaknya 37.910 hektar hutan dibersihkan di dalam konsesi kelapa sawit yang luas, sementara 41.162 hektar lainnya diubah menjadi konsesi pertambangan batu bara, emas, dan nikel.

Manurung menyoroti bahwa pola kebijakan saat ini melanjutkan pendekatan era Presiden Joko Widodo, yang memanfaatkan proyek strategis nasional dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai melemahkan perlindungan lingkungan.

Respons Pemerintah

Menanggapi temuan tersebut, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyatakan akan memperkuat langkah-langkah pengendalian deforestasi.

“Pemerintah terus secara teratur mengevaluasi semua program strategis dan memastikan implementasinya tidak mengabaikan perlindungan hutan,” demikian bunyi pernyataan resmi kementerian yang diterima Reuters.

Kalimantan, Sumatera, dan Papua Terpukul Paling Parah

Secara geografis, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan penyusutan hutan tercepat sepanjang tahun 2025, disusul oleh Sumatera dan Papua. Provinsi Kalimantan Timur—lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—menjadi provinsi yang paling terdampak.

Tiga provinsi di Sumatera yang sebelumnya dilanda banjir dan tanah longsor menunjukkan peningkatan deforestasi yang dramatis. Dibandingkan tahun 2024, Aceh melonjak 426%, Sumatera Utara meningkat 281%, dan Sumatera Barat mengalami kenaikan hingga 1.034%.

Peringatan Dini Menjelang Musim Kemarau

Manurung menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk memastikan hutan alam terlindungi dengan lebih baik. Pemerintah juga didorong untuk memperluas kawasan konservasi di luar kawasan hutan.

“Ini berfungsi sebagai peringatan yang harus mendorong tindakan korektif, terutama karena musim kemarau yang akan datang akibat El Nino kemungkinan akan mengakibatkan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Tentang Auriga Nusantara

Auriga Nusantara adalah lembaga think tank yang berfokus pada isu kehutanan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam riset terbarunya, organisasi ini menggunakan citra satelit berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan kunjungan lapangan ke 49.000 hektar hutan di enam belas provinsi.