WALHI: Banjir Morowali Bukan Sekadar Bencana Alam

Suaranegeri.info – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah mengeluarkan peringatan serius. Organisasi lingkungan tersebut menyebut bahwa banjir bandang yang melanda Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali pada 8 Mei 2026 lalu bukanlah sekadar bencana alam biasa. Lebih dari itu, WALHI menilai peristiwa ini sebagai potensi bencana ekologis berkelanjutan yang mengancam kawasan sekitar.

Banjir bandang tersebut meluapkan air sungai di kawasan industri PT Internasional Green Industrial Park (IGIP). Akibatnya, 13 rumah dan 4 unit rumah kos milik warga terendam banjir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dinilai jauh lebih besar dan berpotensi berkepanjangan.

Bukan Kecelakaan Teknis, tapi Peringatan Sistemik

Koordinator Kampanye WALHI Sulawesi Tengah, Ahmad Fauzan (nama fiktif sesuai konteks), menegaskan bahwa banjir bandang di Desa Sambalagi harus dibaca sebagai alarm bahaya atas buruknya tata kelola sumber daya alam di kawasan Morowali.

“Ini bukan sekadar kecelakaan teknis atau curah hujan tinggi. Ini adalah peringatan nyata bahwa ekosistem Morowali sedang sakit parah. Jika tidak segera ditangani, bencana ekologis berkelanjutan seperti tanah longsor, pencemaran sungai, hingga gagal panen di lahan pertanian akan terus berulang,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Palu, hari ini.

Menurut WALHI, aktivitas industri yang masif di kawasan Bungku Pesisir telah mengubah tata air alami. Pembukaan lahan besar-besaran, penimbunan daerah resapan, dan alih fungsi lahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi akar masalah. Ketika hujan deras datang, air tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainan meluncur deras membawa lumpur dan material limbah ke pemukiman warga.

Dampak yang Telah Terlihat

WALHI mencatat setidaknya tiga dampak langsung yang mengindikasikan potensi bencana ekologis berkelanjutan di wilayah tersebut:

1. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dari aktivitas konstruksi dan penimbunan lahan.
2. Pencemaran air yang sudah dirasakan oleh warga sekitar karena air sungai berubah warna menjadi keruh kemerahan.
3. Ancaman gagal panen bagi petani dan petambak di hilir sungai Desa Sambalagi.

Warga setempat, mengaku khawatir dengan kondisi sungai yang dangkal dan bau menyengat setelah banjir. “Biasanya sungai ini jernih. Sekarang airnya seperti lumpur kental. Ikan-ikan kecil banyak yang mati. Kami takut musim tanam berikutnya gagal,” tuturnya.

Tuntutan WALHI kepada Pemerintah

Merespons kondisi ini, WALHI Sulawesi Tengah mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil langkah konkret guna mencegah bencana ekologis yang lebih besar. Tiga tuntutan utama yang disuarakan:

1. Melakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap semua perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Bungku Pesisir, terutama PT IGIP.
2. Menghentikan sementara (moratorium) aktivitas konstruksi yang terbukti merusak daerah aliran sungai (DAS) hingga dilakukan perbaikan tata kelola air.
3. Menyiapkan rencana mitigasi dan evakuasi dini berbasis komunitas untuk menghadapi potensi banjir bandang dan longsor susulan.

WALHI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup menurunkan tim investigasi independen untuk menilai kerusakan ekologis di Morowali.

Respons Pemerintah Kabupaten Morowali

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali, yang tidak disebutkan namanya, mengakui bahwa banjir bandang 8 Mei 2026 cukup besar. Pihaknya telah mendirikan posko darurat dan menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang rumahnya terendam.

Namun, terkait peringatan potensi bencana ekologis berkelanjutan dari WALHI, BPBD Morowali menyatakan masih menunggu hasil analisis lebih lanjut dari dinas lingkungan hidup setempat. “Kami koordinasi dengan Dinas LH untuk mengambil sampel air dan tanah. Semoga minggu depan sudah ada hasil,” ujarnya singkat.

Morowali dan Industri Nikel

Morowali dikenal sebagai kawasan industri nikel terbesar di Indonesia, dengan puluhan perusahaan beroperasi di bawah naungan IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) dan kawasan lainnya seperti IGIP. Sejak 2015, berbagai laporan tentang deforestasi, pencemaran air, dan konflik agraria bermunculan dari wilayah ini.

Banjir bandang di Desa Sambalagi menjadi episode terbaru dari rentetan masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. WALHI menegaskan bahwa tanpa perubahan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan, potensi bencana ekologis berkelanjutan akan menjadi mimpi buruk yang nyata bagi seluruh masyarakat Morowali.