Deforestasi untuk Bioenergi Picu Banjir Bandang di Pohuwato, Gorontalo, Koalisi #SaveGorontalo: Ini Pemicunya

Hujan deras yang mengguyur tiga kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada akhir Januari lalu (22/1/2025) berujung pada bencana banjir. Kajian mendalam dari Koalisi #SaveGorontalo mengungkapkan bahwa aktivitas industri ekstraktif dan pembabatan hutan menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologis ini.

Banjir tersebut melanda Kecamatan Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur. Juru Bicara Koalisi #SaveGorontalo, Renal Husa, menegaskan bahwa kawasan ini sangat rentan bencana akibat rusaknya hutan alam yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

“Banjir kali ini kembali mengonfirmasi terjadinya deforestasi besar-besaran akibat alih fungsi hutan menjadi konsesi perusahaan. Hutan yang dulu menjadi penyangga ekosistem kini menyusut drastis, membuat tanah kehilangan daya serap air,” jelas Renal.

Daftar Perusahaan Penyumbang Deforestasi di Pohuwato

Direktur Eksekutif WALHI Gorontalo, Defry Sofyan, membeberkan data bahwa dalam satu dekade terakhir, pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang konsesi telah menggerus tutupan hutan. Setidaknya, ada lima perusahaan yang beroperasi di wilayah ini:

PT Inti Global Laksana (11.860,12 hektare)
PT Loka Indah Lestari (15.410 ha)
PT Banyan Tumbuh Lestari (15.493,42 ha)
PT Sawit Tiara Nusa (8.668 ha)
PT Sawindo Cemerlang (2.046 ha)

Data menunjukkan, deforestasi di dalam area konsesi dari tahun 2015 hingga 2024 mencapai 2.202 hektare. PT Banyan Tumbuh Lestari menjadi penyumbang terbesar dengan 1.832 ha, disusul PT Loka Indah Lestari (279 ha), dan PT Inti Global Laksana (62 ha). Sementara PT Sawit Tiara Nusa dan PT Sawindo Cemerlang menyumbang 20 hektare dan 9 hektare.

Ironi Izin Baru: Hutan Tanaman Energi (HTE) Dianggap Ancaman Baru

Yang ironis, pemerintah justru dikritik karena menambah perizinan kepada enam perusahaan baru di kawasan yang sudah rentan ini. Data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan perizinan ini mencakup area bekas HPH yang sudah kadaluarsa seluas 180 ha.

Keenam perusahaan baru yang akan mendapatkan izin untuk Hutan Tanaman Energi (HTE) atau bioenergi tersebut adalah:

PT Hutani Cipta (7.800 ha)
PT Keia Lestari Indonesia 1 (41.000 ha)
PT Lumintu Ageng Joyo (38.000 Ha)
PT Keia Lestari Indonesia 2 (43.000 ha)
PT Nawa Waskita Utama (41.000 ha)
PT Sorbu Agro Energi (9.800 ha)

Direktur Institute for Human and Ecological Studies, Tarmizi Abbas, menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap mengesampingkan dampak bencana.

“Pemberian izin baru ini tentu akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga ekosistem dan justru mendorong bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor,” kata Tarmizi.

Bioenergi Dinilai sebagai Greenwashing dan Solusi Palsu

Juru Kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga, menyatakan kekhawatiran yang mendalam. Menurutnya, proyek bioenergi di Gorontalo hanyalah kamuflase agenda transisi energi yang justru merusak hutan.

“Biomassa kayu adalah solusi palsu energi terbarukan. Selain boros lahan, dalam konteks co-firing, proyek ini adalah skema greenwashing untuk menunda pemensiunan PLTU. Masyarakatlah yang kemudian menanggung risikonya,” tegas Anggi.

Pendapat senada disampaikan Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza. Analisis Trend Asia mencatat, deforestasi di Pohuwato sepanjang 2020-2024 mencapai lebih dari 17 ribu hektare, yang turut disumbang oleh kebun kayu energi.

“Alih-alih sumber energi terbarukan berkelanjutan, bioenergi melalui kebun kayu justru menjadi faktor penyebab bencana,” ucap Amalya.

Kajian WALHI Gorontalo memperingatkan bahwa penambahan izin konsesi baru akan semakin memperparah kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana ekologis. Langkah pemerintah dinilai sama saja dengan menciptakan ancaman ekologis baru di Pohuwato. Tanpa tindakan tegas untuk menghentikan eksploitasi dan memulihkan ekosistem, bencana di wilayah ini diprediksi akan memburuk dari tahun ke tahun.