Hutan
Deforestasi Tancap Gas Saat Transisi Pemerintahan Jokowi-Prabowo
BETAHITA.ID – Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat Indonesia kehilangan hutan alam seluas 206 ribu hektare sepanjang 2024, meningkat sekitar 71 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan bertajuk “Deforestasi di Rezim Transisi: Hilangnya Hutan Alam Tahun 2024” itu menyebut masa transisi pemerintahan menjadi titik rawan hilangnya hutan akibat lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan. Sebanyak 72 persen deforestasi terjadi
BETAHITA.ID – Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat Indonesia kehilangan hutan alam seluas 206 ribu hektare sepanjang 2024, meningkat sekitar 71 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan bertajuk “Deforestasi di Rezim Transisi: Hilangnya Hutan Alam Tahun 2024” itu menyebut masa transisi pemerintahan menjadi titik rawan hilangnya hutan akibat lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan.
Sebanyak 72 persen deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan, terutama kawasan hutan produksi tetap. Kalimantan Timur, Riau, dan Kalimantan Barat menjadi daerah dengan kehilangan terbesar, termasuk pada ekosistem gambut dan kawasan konservasi. Madani juga menemukan 39 ribu hektare hutan hilang di dalam area moratorium hutan (PIPPIB) yang seharusnya dilindungi.
“Lebih dari separuh deforestasi terjadi di wilayah yang sudah memiliki izin resmi. PBPH menjadi penyumbang terbesar dengan 66 ribu hektare, disusul perkebunan sawit 51 ribu hektare,” kata Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist Madani, dikutip Jum’at 2026. “Sekitar seperempat deforestasi di PBPH berlangsung di ekosistem gambut,” tambahnya.
Sadam Afian Richwanudin, Legal Specialist Madani, menambahkan proyek strategis nasional juga berkontribusi signifikan. Di Merauke, Papua Selatan, proyek food estate menghilangkan hampir 5 ribu hektare hutan, sedangkan ekspansi tambang nikel di pulau kecil seperti Gag dan Kawe, Raja Ampat, melanggar perlindungan ekologis dan hukum.
