Nelayan Kecil Terlantar, Cuaca Ekstrem dan Tambang Menggila

Suaranegeri.info – Perubahan iklim yang melanda wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak hanya memicu naiknya permukaan air laut, banjir rob, cuaca ekstrem, hingga abrasi, tetapi juga menciptakan krisis multidimensi yang kini tengah dihadapi para nelayan tradisional. Di momen peringatan Hari Nelayan Nasional, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah strategis untuk melindungi nelayan kecil yang semakin terpinggirkan oleh cuaca buruk dan kebijakan pembangunan yang cenderung eksploitatif.

Banjir Rob dan Intrusi Air Laut Semakin Mengancam

Menurut pengamatan kelompok masyarakat sipil, fenomena banjir pesisir (rob) dan pengikisan pantai kian sering terjadi seiring dengan peningkatan tinggi muka laut. Selain itu, intrusi air laut mulai merembes ke daratan, mengancam ketersediaan sumber air bersih bagi penduduk setempat.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tren peningkatan frekuensi banjir dan longsor yang terus berlangsung, seirama dengan kenaikan suhu global dan dampak perubahan iklim. Wilayah dengan tingkat kejadian bencana tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah daerah lainnya di Pulau Sumatra.

Cuaca Ekstrem dan Tambang di Pulau Kecil Memperparah Situasi

“Kondisi iklim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia semakin berat karena cuaca ekstrem yang datang lebih sering. Ancaman nyata terjadi di pulau-pulau kecil yang berhadapan langsung dengan kenaikan permukaan laut. Belum lagi ekspansi tambang di pulau-pulau kecil—setidaknya tercatat 248 izin pertambangan tersebar di 43 pulau kecil di seluruh Indonesia,” ujar Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dalam keterangan tertulisnya pada Senin (6/4/2026).

Dana menjelaskan bahwa wilayah tangkap nelayan kian menjauh seiring dengan meningkatnya dampak aktivitas pertambangan. Salah satu contohnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang memaksa nelayan gurita untuk berpindah lokasi penangkapan ikan. Wilayah pesisir Kabaena pun terdampak sedimentasi dari 15 izin tambang nikel yang beroperasi di sana.

Tak hanya itu, perluasan reklamasi untuk pembangunan terminal khusus PT GKP mengakibatkan area tangkap nelayan di Wawonii bergeser hingga 40 mil dari garis pantai. Di Maluku Utara, nelayan juga mengalami kesulitan serupa dalam mengakses wilayah tangkapan mereka. Kawasan Industri PT Indonesia Weda Industrial Park membuat masyarakat nelayan di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaaf, dan Sagea harus melaut lebih jauh, dengan pergeseran jarak mencapai 6 mil.

PSN Gagal Jaga Ekosistem dan Kesejahteraan Rakyat

Faizal Ratuela, Pengkampanye Tambang dan Energi Walhi, menilai bahwa dampak negatif dari kehadiran tambang nikel—yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi atas krisis iklim di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia—justru membuktikan bahwa PSN gagal dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kehadiran proyek tersebut malah memperparah kondisi ekologis di kawasan Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara.

“Karena itu, negara harus serius mendorong moratorium izin tambang, terutama yang terintegrasi dengan PSN, dan menghentikan pemberian izin pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia,” tegas Faizal.

Cuaca Ekstrem Picu Kecelakaan Melaut dan Penurunan Pendapatan

Dampak cuaca buruk tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, menyebut bahwa situasi cuaca ekstrem telah menyebabkan sejumlah kecelakaan di laut.

Mida menjelaskan bahwa dampaknya meluas ke sektor mata pencaharian, ketahanan pangan, serta mobilitas warga pesisir. Para nelayan pun menghadapi ketidakpastian musim dan risiko melaut yang lebih tinggi. Sepanjang tahun 2025, Walhi mencatat setidaknya delapan nelayan meninggal dunia, 36 orang hilang, dan 60 orang selamat dalam berbagai insiden kecelakaan melaut.

“Kami menekankan pentingnya sistem peringatan dini, kolaborasi lintas sektor, pemberian asuransi iklim, serta penguatan adaptasi untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi. Negara perlu hadir bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir melalui kebijakan dan aksi nyata yang peka terhadap kebutuhan nelayan, mengingat profesi mereka sangat bergantung pada kondisi alam,” ucap Mida.

Survei: 95% Nelayan Terdampak Cuaca Buruk di Awal 2026

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengungkapkan bahwa cuaca buruk berdampak sangat signifikan terhadap nelayan kecil, sesuai dengan hasil survei yang dilakukan organisasinya. Cuaca ekstrem pada Januari 2026, imbuhnya, mempengaruhi 95% nelayan di 350 desa pesisir, dengan 63% di antaranya berhenti melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

“Tak hanya itu, pendapatan nelayan turun hingga 50%, dari Rp400.000–Rp650.000 menjadi hanya Rp200.000–Rp400.000 per hari, terutama di wilayah Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi,” jelas Dani.

Perlindungan Nelayan Masih Terbatas, Asuransi Iklim Terhenti Sejak 2021

Dani juga menyoroti bahwa perlindungan bagi nelayan kecil masih sangat minim. Penyediaan asuransi iklim hingga alat keselamatan kerja di laut diidentifikasi terhenti sejak tahun 2021. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu melanjutkan program perlindungan sosial dalam bentuk jaminan keselamatan kerja di laut, karena hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Pemerintah wajib hadir dan memastikan bahwa nelayan kecil, yang menjadi ujung tombak sektor perikanan nasional, mendapatkan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan profesinya di tengah ancaman krisis iklim yang kian tak terelakkan,”