Daerah Tambang vs Non-Tambang: Wajah Beda Penyebab Stunting di Morowali

Suaranegeri.info – Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi 2025 Universitas Padjadjaran (Unpad) mengungkap temuan mengejutkan tentang akar persoalan stunting di kawasan transmigrasi Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut membedah dengan jelas perbedaan faktor pemicu gangguan pertumbuhan anak ini antara wilayah yang terdampak industri pertambangan dan yang tidak.

Eka Purna Yudha, Ketua Tim Ekspedisi, menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang mereka lakukan berhasil memetakan dua wajah masalah stunting yang berbeda, meski terjadi dalam wilayah geografis yang berdekatan. Temuan di lapangan hingga 5 November 2025 menunjukkan bahwa penyebabnya tidak bisa disamaratakan.

Dua Dunia, Dua Masalah Berbeda

Di lansir dari TEMPO.CO di wilayah non-pertambangan, masalah klasik masih menjadi biang keladi: kemiskinan dan akses pangan yang terbatas. Daya beli masyarakat yang rendah memaksa balita hidup dengan pola makan yang sangat minim gizi.

“Banyak balita stunting hanya makan dua kali sehari dengan menu sederhana seperti nasi dan kecap tanpa lauk hewani,” papar Eka, seperti dikutip dari laman Unpad, Jumat (7/11/2025). Celakanya, camilan yang dikonsumsi anak-anak pun didominasi oleh makanan ringan rendah nutrisi.

Sebaliknya, di wilayah pertambangan, masalah ekonomi bukanlah satu-satunya tantangan. Polusi udara dari aktivitas industri memicu Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada anak, yang secara tidak langsung menghambat penyerapan gizi. “Di kawasan tambang, masalahnya bukan hanya soal gizi, tetapi juga paparan lingkungan dan perubahan sosial yang cepat,” tegas Eka.

Paradoks Pangan Lokal dan Kesenjangan Distribusi

Salah satu ironi ditemukan di Desa Lanona. Meski secara geografis dikelilingi oleh kekayaan laut, masyarakat setempat justru kesulitan mengakses protein hewani dari ikan. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak diserap oleh perusahaan tambang untuk konsumsi pekerjanya, sehingga harga ikan di tingkat masyarakat melambung tinggi.

Akibatnya, para ibu terpaksa mengganti lauk hewani dengan tahu dan tempe. Ahli gizi masyarakat yang mendampingi tim, Resa Ana Dina, menilai ini sebagai bentuk ketimpangan distribusi pangan yang akut.

“Daerah dengan sumber protein tinggi justru kekurangan asupan gizi hewani karena pola distribusi yang tidak adil. Ini menjadi tantangan serius bagi program percepatan penurunan stunting,” ujar Resa.

Tantangan Lain: Fasilitas Kesehatan dan Pola Asuh

Tim juga menemukan sejumlah kendala sistemik. Fasilitas kesehatan di kawasan transmigrasi masih memprihatinkan; beberapa puskesmas bahkan tidak memiliki peralatan antropometri lengkap untuk memantau tumbuh kembang anak.

Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk program penanganan stunting dinilai belum tepat sasaran. Di Desa Lanona, dana tersebut dialihkan untuk pembangunan penahan abrasi pantai, alih-alih untuk program pemberian makanan tambahan bagi balita.

Perubahan sosial dalam keluarga transmigran juga turut berkontribusi. Banyak orang tua yang sibuk bekerja di kebun atau tambang, sehingga menitipkan pengasuhan anak kepada kakek dan nenek. Pola asuh seperti ini seringkali kurang memperhatikan aspek gizi dan pola makan sehari-hari anak.

Suara dari Desa untuk Meja Kebijakan

Melalui ekspedisi ini, tim berkomitmen untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan yang konkret kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait.

“Kami ingin membawa suara dari desa ke meja kebijakan, bahwa percepatan penurunan stunting tidak hanya tentang pemenuhan gizi, tapi juga tentang akses ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial,” pungkas Eka.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi peta jalan dalam menyusun strategi penanggulangan stunting yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap wilayah, khususnya di kawasan transmigrasi yang berbatasan dengan industri skala besar.