PT Gorontalo Minerals di PTUNkan : Mengungkap Kronologi Pelanggaran dan Konflik yang Membayangi Tambang Emas di Bone Bolango

Suaranegeri.info -Sebagai anak perusahaan dari Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Gorontalo Minerals (GM) kini berada di bawah sorotan tajam publik dan hukum. Perusahaan tambang emas yang beroperasi di Bone Bolango, Gorontalo, ini menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akibat dugaan cacat hukum dalam proses perizinan.

Rekam jejak operasional perusahaan ini pun diwarnai oleh berbagai persoalan kompleks, mulai dari dampak kerusakan lingkungan hidup, penyerobotan lahan, hingga konflik sosial berkepanjangan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang.

Kronologi Lengkap Pelanggaran dan Konflik PT Gorontalo Minerals

Berikut adalah garis waktu yang merinci sederet masalah yang melingkupi PT GM sejak awal operasinya:

• 2014 – Cacat Hukum Pada Izin Studi Kelayakan
  Izin studi kelayakan untuk PT GM resmi diterbitkan. Namun, sebuah kejanggalan fatal terungkap: dalam dokumen izin tersebut, lokasi tambang yang tercantum berada di Kotabaru, Kalimantan Selatan, bukan di Gorontalo. Ini menjadi indikasi awal adanya cacat hukum prosedural yang serius.
• 2013 – Aktivitas Eksplorasi Mulai Merusak Lingkungan
  Aktivitas eksplorasi perusahaan mulai mendapat tentangan. Masyarakat setempat menduga kegiatan ini telah merusak kawasan hutan dan mengganggu sumber mata air yang vital bagi kehidupan. Laporan-laporan mengenai kerusakan lingkungan hidup mulai berdatangan kepada berbagai lembaga advokasi lokal.
• 2016 – Masyarakat Mulai Menolak Kehadiran PT GM
  Penolakan terhadap kehadiran PT GM semakin menguat. Warga dari sejumlah desa di Bone Bolango secara terbuka menyuarakan penolakan mereka. Keberadaan tambang dinilai mengancam lahan pertanian, perikanan, dan ekosistem hutan yang merupakan sumber penghidupan utama.
• 2020 – Desakan untuk Audit Izin Menyeluruh
  Para aktivis lingkungan hidup dan akademisi kembali menyoroti kejanggalan dalam izin operasi PT GM, khususnya terkait dokumen Tekno-Ekonomi ganda yang tidak konsisten. Pemerintah didesak segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan perusahaan.
• 2023 – Konflik Sosial Memanas
  Aksi penolakan warga semakin masif, termasuk dengan pemasangan spanduk larangan menambang. Situasi ini memicu desakan agar PT GM memberikan pernyataan resmi untuk meredakan ketegangan di masyarakat.
• 2025 – Eskalasi Konflik dan Gugatan ke PTUN
  • Awal Tahun: Warga memblokade jalan menuju lokasi tambang untuk menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang belum tuntas.
  • Februari: Warga Desa Mootawa berhasil mengusir ekskavator milik PT GM karena status lahan yang digarap masih dalam sengketa.
  • Juli-Agustus: Kuasa hukum masyarakat, Rongki Ali Gobel Cs, menyerahkan 47 dokumen bukti ke PTUN yang menguatkan dugaan cacat izin. Sementara itu, PT GM hanya menyerahkan 4 dokumen pembelaan.

Ringkasan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan PT Gorontalo Minerals

Berdasarkan kronologi di atas, setidaknya terdapat lima poin pelanggaran utama yang diduga dilakukan oleh PT GM:

1. Perusakan Lingkungan dan Alih Fungsi Hutan: Aktivitas tambang dituding menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan sumber air.
2. Penyerobotan Lahan dan Konflik Sosial: Terjadi sengketa lahan yang berujung pada konflik horizontal dengan masyarakat setempat.
3. Izin Studi Kelayakan Bermasalah: Lokasi yang tercantum dalam izin tidak sesuai dengan fakta di lapangan (Kotabaru vs Gorontalo).
4. Dokumen Ganda dan Duplikat: Diduga terdapat manipulasi dokumen dengan nomor yang berbeda-beda.
5. Transparansi yang Buruk: Surat-surat penting diduga tidak pernah disampaikan kepada otoritas daerah setempat.
6. Potensi Konsekuensi Hukum: Dari PTUN Hingga Ranah Pidana
7. “Semua ini bisa berujung pidana,” tegas Rongki Gobel, penasihat hukum yang mewakili warga terdampak.

Proses hukum yang sedang berjalan di PTUN saat ini bukan hanya berpotensi membatalkan izin operasi PT GM. Jika dugaan pelanggaran yang ada terbukti, kasus ini sangat berpotensi bergeser ke ranah pidana. Indikasi yang kuat bukan hanya sekadar kesalahan administratif, melainkan mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen resmi dan perbuatan melawan hukum.

Masyarakat Gorontalo mengingatkan bahwa nasib perusahaan tambang seperti Rudy Ong di Kalimantan Timur yang ditangkap KPK akibat manipulasi perizinan bisa menjadi contoh nyata.

Bagi masyarakat Gorontalo, rentetan pelanggaran ini merupakan alarm serius. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, dampak kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan masalah perizinan yang kumulatif ini akan terus membayangi masa depan daerah tersebut.

sumber : gorontalo.terkini.id