Batu Bara dan Janji Semu Pembiayaan Internasional

Suaranegeri.info – Dari balik deru mesin espresso dan alunan musik di sebuah kafe, Farah Heliantina, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan pesan yang tegas: Indonesia tidak akan bisa meninggalkan batu bara dalam waktu dekat tanpa bantuan finansial dari negara-negara maju.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero (nol emisi karbon),” ujar Heliantina, “tetapi dunia harus bergerak maju bersama kami.”

Pernyataan ini menggaris bawahi dilema besar yang dihadapi Indonesia di tengah tekanan global untuk beralih ke energi hijau. Pemerintahan Presiden Subianto telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8 persen, sebuah lompatan yang, menurut Helianta, akan berarti lonjakan permintaan listrik.

Rencana Kelistrikan 10 tahun terbaru Indonesia memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit hampir 70 gigawatt hingga 2035—setara dengan 70 persen dari total kapasitas yang ada saat ini. Meskipun sebagian besar diharapkan berasal dari energi terbarukan, para pengkritik mencatat bahwa mayoritas penambahan energi bersih ini justru baru akan direalisasikan pada tahun 2030-an, seolah menunda tugas yang sulit. Untuk jangka pendek, rencana tersebut justru masih mengandalkan penyelesaian sejumlah pembangkit listrik batu bara dan gas alam baru.

Ambisi untuk meninggalkan batu bara pun tampak tidak sejalan di internal pemerintah. Presiden Subianto tahun lalu menyatakan rencana fase-out batu bara pada 2040. Namun, utusan iklimnya yang juga adalah saudaranya sendiri, Hashim Djojohadikusumo, menyebut gagasan itu “tidak realistis” dan merupakan “bunuh diri ekonomi”. Seorang pejabat Kementerian ESDM bahkan baru-baru ini menyatakan kepada media pemerintah China bahwa batu bara masih akan menyumbang porsi signifikan dalam pasokan listrik nasional hingga tahun 2050.

Tantangan transisi energi Indonesia tidak main-main. Menurut Energy Shift Institute, pertambangan batu bara adalah industri kedua paling menguntungkan di Indonesia pada periode 2019-2023. Di luar itu, kontrak pembelian listrik (Power Purchase Agreement/PPA) mengunci perusahaan listrik negara (PLN) untuk terus membayar pembangkit batu bara selama puluhan tahun, terlepas dari apakah pembangkit tersebut beroperasi atau tidak.

Tanpa dukungan dari negara-negara kaya, Heliantina menegaskan, mustahil untuk menutup pembangkit batu bara sebelum masa operasionalnya berakhir.

JETP: Kendaraan yang Terseok-seok

Harapan utama untuk dukungan tersebut terletak pada Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah kemitraan yang kini mengalami kemacetan. Meskipun negara-negara pendana di belakangnya menjanjikan pendanaan sekitar $20 miliar dari sektor publik dan swasta, upaya ini justru kesulitan mengidentifikasi proyek energi terbarukan yang layak didanai, papar Butarbutar, Kepala Sekretariat JETP Indonesia.

Hampir tiga tahun setelah diluncurkan, portofolio JETP hanya mencantumkan dua proyek dengan $1,2 miliar pendanaan yang disetujui.

Butarbutar mengungkapkan kekecewaannya. Saat JETP dimulai pada 2022, ia berharap bank-bank Barat akan menawarkan pinjaman berbunga rendah. Nyatanya, hingga kini, hal itu tidak terwujud. Salah satu tugas pertamanya adalah menanyakan kepada negara-negara mitra apakah mereka bersedia mendanai pensiun dini pembangkit batu bara—elemen kunci kesuksesan JETP.

Jawabannya? “Tidak ada yang benar-benar bersedia membiayai itu,” ujarnya.

Satu-satunya dana yang tersedia untuk pensiun dini batu bara saat ini berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB), yang mana China dan Amerika Serikat adalah anggotanya. Namun, menurut Butarbutar, dana yang ada hanya cukup untuk mempensiunkan 1,7 gigawatt kapasitas pembangkit—sekitar 3 persen dari total PLTU batu bara Indonesia.

Peran China: Mitra Nyata di Tengah Janji yang Menguap

China, yang bukan bagian dari JETP, tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan wacana pensiun dini batu bara. Justru, dalam narasi transisi energi Indonesia, Negeri Tirai Bambu ini hadir sebagai mitra yang nyata.

Gu, dari Greenpeace Asia Timur, mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China yang mendanai PLTU di luar negeri. Ia terkejut dengan kesediaan mereka untuk berdiskusi, namun percakapan itu selalu mentok pada satu pertanyaan: Siapa yang akan membayar tagihannya?

Dari ketinggian gedung di Jakarta, Heliantina menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia terbuka bekerja dengan negara, bank, atau lembaga filantropi mana pun yang bersedia membiayai sektor energi dan pembangunan industri Indonesia. Namun, fakta di lapangan berbicara lain: China, lebih dari negara mana pun, yang telah membangun smelter nikel, pabrik, dan pembangkit listrik yang menggerakkan pertumbuhan Indonesia.

Tidak heran, jika perjalanan internasional Heliantina berikutnya justru menuju ke China. Ia akan bertemu dengan pejabat pemerintah, berbicara dengan eksekutif sektor swasta, dan mengunjungi pabrik manufaktur panel surya. Sinyalnya jelas: ketika pembiayaan Barat hanya sebatas janji, China menawarkan aksi nyata—dengan segala konsekuensinya.