Perubahan Iklim
China di Indonesia: Kian Kuat di Sumber Daya Alam, Lemah di Hukum
Dalam Indeks Provinsi Tiongkok-Indonesia 2025 itu, Celios mencatat Beijing berhasil memperdalam jejaknya di lebih banyak provinsi, sektor, hingga lembaga lokal sepanjang periode Agustus 2024-Agustus 2025. Laporan tersebut menegaskan bahwa pengaruh Tiongkok tidak lagi hanya berpusat pada proyek-proyek besar nasional, tetapi juga menancap di level provinsi dan masyarakat. Celios mencatat, meski memberi peluang pembangunan, kehadiran investasi
Dalam Indeks Provinsi Tiongkok-Indonesia 2025 itu, Celios mencatat Beijing berhasil memperdalam jejaknya di lebih banyak provinsi, sektor, hingga lembaga lokal sepanjang periode Agustus 2024-Agustus 2025. Laporan tersebut menegaskan bahwa pengaruh Tiongkok tidak lagi hanya berpusat pada proyek-proyek besar nasional, tetapi juga menancap di level provinsi dan masyarakat.
Celios mencatat, meski memberi peluang pembangunan, kehadiran investasi Tiongkok telah menimbulkan gesekan, termasuk isu lingkungan, migrasi tenaga kerja, hingga kekhawatiran soal kedaulatan dan ketergantungan ekonomi.Â
Dari delapan domain yang diteliti, ekonomi muncul sebagai ranah terkuat dengan skor 41,2 persen, mencerminkan besarnya bobot perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur Tiongkok. Sumatera Utara (83,3%) menjadi provinsi dengan aktivitas ekonomi paling menonjol, disusul Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, Sumatera Barat dan Papua Pegunungan mencatat nol aktivitas ekonomi.Â
Di sisi lain, hubungan kebudayaan dan pendidikan di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat juga menunjukkan bagaimana Tiongkok menggunakan jalur lunak untuk memperkuat kedekatan di masyarakat, tulis Celios.Â
Sementara itu kehadiran Tiongkok dinilai paling lemah di bidang penegakan hukum dengan skor 8,2 persen, meski Bali (39,3%) muncul sebagai hotspot utama. Celios mencatat hal ini biasanya terkait deportasi atau kasus hukum tertentu.Â
Sektor teknologi mencatat 7,4 persen, dengan Lampung (39,3%), Jawa Barat (32,1%), dan Sulawesi Utara (28,6%) sebagai provinsi terdepan. Namun sebagian besar wilayah Indonesia timur nyaris tidak menunjukkan aktivitas Tiongkok di bidang ini. Ranah kebijakan luar negeri subnasional relatif lemah dan Media menjadi ranah terlemah dengan skor hanya 0,7 persen.Â
Zulfikar mengatakan riset indeks provinsi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, dan publik dalam memahami bagaimana strategi Beijing kini merambah ke tingkat lokal dan membentuk arah pembangunan Indonesia ke depan.