Gubernur Sulteng & Bupati Morut Divonis Lalai Awasi Pencemaran Nikel

Suaranegeri.info – putusan pengadilan kembali menegaskan peradilan sebagai benteng terakhir keadilan ekologis di Indonesia. Pengadilan Negeri (PN) Poso, melalui Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Poso, mengabulkan gugatan organisasi lingkungan hidup, WALHI, yang menyeret tiga perusahaan industri nikel serta pemerintah pusat hingga daerah ke meja hijau.

Putusan yang dibacakan pada Rabu (3/12) lalu itu secara telak menyoroti kelalaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga membiarkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berlangsung bertahun-tahun.

Gugatan Atas Dampak yang Meluas

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan pada 10 Desember 2024. Mereka mendalilkan bahwa kegiatan industri nikel di Kawasan Morowali Utara—mulai dari aktivitas smelter, PLTU batu bara, terminal khusus, hingga mobilisasi tongkang—telah menimbulkan pencemaran udara, air, dan laut secara sistematis. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat: gangguan kesehatan dan hilangnya sumber penghidupan.

Selain tiga perusahaan, yaitu PT Stardust Estate Investment, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI), gugatan juga menjerat Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Morowali Utara sebagai turut tergugat. Pemerintah dinilai lalai dan abai dalam mengawasi operasional perusahaan, padahal memiliki kewenangan penuh untuk mencegah kerusakan.

Temuan Pencemaran

Majelis hakim yang dipimpin Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., menguraikan temuan pencemaran secara detail berdasarkan bukti kuat: dokumen AMDAL, hasil pemantauan lapangan, wawancara masyarakat, serta uji laboratorium independen.

• Polusi Udara: Masyarakat Desa Tanauge rutin terpapar fly ash dari PLTU dan emisi kendaraan tambang, menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Kondisi ini melanggar baku mutu udara .
• Kerusakan Sungai: Uji laboratorium pada 2 Juli 2024 menunjukkan parameter pencemaran seperti BOD, COD, klorida, dan total coliform di air sungai sekitar industri melonjak jauh di atas baku mutu yang diatur dalam PP 22/2021. Air tidak lagi layak untuk kehidupan.
• Pencemaran Laut Berat: Air laut di area terminal khusus tercemar logam berat seperti nikel, arsen, dan sianida. Yang lebih mengerikan, ikan dan kerang konsumsi warga terkontaminasi merkuri, timbal, dan kadmium—logam berat berbahaya yang mengancam kesehatan jangka panjang.

Nelayan Terpaksa Jadi Buruh

Putusan juga mencatat kerugian sosial yang pahit. Aktivitas tongkang dan pembuangan limbah telah mencemari laut dan menghilangkan biota. Nelayan Desa Tanauge kehilangan wilayah tangkap, terpaksa melaut lebih jauh dengan biaya tinggi dan hasil sedikit. Banyak yang akhirnya meninggalkan profesinya dan beralih menjadi buruh industri—sebuah peralihan mata pencaharian yang dipaksa oleh degradasi lingkungan.

“Kondisi ini merupakan konsekuensi paksa dari degradasi lingkungan yang dibiarkan,” catat hakim dalam pertimbangannya.

Kelalaian Pengawasan

Poin krusial dalam putusan ini adalah penegasan bahwa pemerintah lalai. Majelis hakim menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, bersama Menteri LHK, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Hakim menilai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten lalai menjalankan fungsi pengawasan, karena membiarkan pencemaran berlangsung tanpa tindakan nyata. Kelemahan pengawasan dianggap turut menyebabkan kerusakan ekologi berlarut-larut,” bunyi putusan tersebut.

Kegagalan pengawasan ini meliputi pembiaran terhadap janji mitigasi dalam AMDAL yang tidak dipenuhi, tidak dilakukannya pemulihan, serta pengabaian terhadap asas kehati-hatian dan keberlanjutan.

Kewajiban

PN Poso memerintahkan perusahaan untuk:

1. Melakukan pemulihan lingkungan yang rusak.
2. Membayar uang paksa (dwangsom).
3. Membayar ganti rugi serta biaya investigasi dan uji lab WALHI.

Putusan ini sekaligus menegaskan prinsip “polluter pays” (pencemar membayar) sebagai hukum yang wajib ditegakkan.

Di tengah maraknya industri ekstraktif, putusan PN Poso mengirim pesan keras: ketika pengawasan pemerintah melemah, pengadilan akan hadir untuk memulihkan keadilan. Perlindungan lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral yang harus dijaga oleh setiap pelaku usaha dan penanggung jawab pemerintahan.