Hutan Morowali Nilainya Lebih Tinggi dari APBD, tapi Terancam Hilang oleh Tambang Nikel

Suaranegeri.info – Sebuah laporan terbaru mengungkap fakta mengejutkan: nilai ekonomi total (Total Economic Value/TEV) hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, justru lebih bernilai daripada pendapatan daerahnya. Nilainya mencapai Rp 2,81 triliun per tahun, angka yang 44,61% lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali pada 2023 yang sebesar Rp 1,94 triliun.

Temuan dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) ini justru diselimuti ancaman serius. Sekitar Rp 1,07 triliun per tahun dari nilai hutan tersebut sudah berada di dalam wilayah konsesi tambang nikel dan terancam hilang. Jika ekspansi tambang terus berlanjut, potensi kerugian ekonomi tahunan bisa bertambah hingga Rp 568 miliar.

Nilai Tersembunyi Hutan Morowali yang Terabaikan

Laporan berjudul “Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Kabupaten Morowali” ini disusun dengan metode valuasi ekonomi yang mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup. Analisis ini mencakup bukan hanya nilai kayu (manfaat langsung), tetapi juga jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, regulasi air, perlindungan biodiversitas, serta nilai keberadaan dan warisan untuk generasi mendatang (manfaat tidak langsung).

Penelitian yang menggunakan data spasial dan analisis overlay dengan software ArcGIS ini menempatkan hutan bukan sekadar hamparan hijau, melainkan aset modal alam (natural capital) yang nilainya jauh melampaui anggaran daerah.

“Sulawesi adalah wilayah strategis yang menyimpan cadangan nikel besar, tetapi juga merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang paling kaya. Ketidakseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan hutan akan berujung pada kerugian jangka panjang baik secara ekologis maupun ekonomi,” ujar Risky Saputra, peneliti AEER, dalam peluncuran laporan di Jakarta.

Ancaman Nyata bagi Iklim dan Biodiversitas

Temuan ini sangat relevan dengan komitmen iklim Indonesia. Hutan Morowali menyerap lebih dari 1,1 juta ton emisi karbon (CO₂e) per tahun, menjadikannya aset vital dalam strategi mitigasi nasional untuk mencapai target FoLU Net-Sink 2030.

Namun, fakta di lapangan berkata lain. Sepanjang 2019-2023, aktivitas tambang nikel nasional telah menyebabkan deforestasi seluas 37.660 hektare. Dari luasan itu, sekitar 6.110 hektare atau 16%-nya terjadi di Morowali. Saat ini, 35% wilayah Morowali atau 157.935 hektare telah menjadi konsesi tambang nikel, dengan 97.790 hektare di antaranya berada di hutan primer yang seharusnya dilindungi.

“Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, tekanan industri nikel akan mempercepat deforestasi dan mengancam pencapaian target iklim serta keanekaragaman hayati nasional,” tegas Meity Ferdiana Pakual, peneliti dari Universitas Tadulako.

Ancaman ini sangat nyata bagi kekayaan hayati Morowali yang menjadi rumah bagi spesies endemik kritis seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) yang statusnya Critically Endangered dan Burung Rangkong Sulawesi.

Pakar Desak Perubahan Paradigma: Dari Eksploitasi ke Modal Alam

Akhmad Fauzi, Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB, menekankan pentingnya perubahan paradigma. Hutan harus dilihat sebagai modal alam, bukan sekadar faktor produksi yang bisa dieksploitasi.

“Sehingga jika hutan ditebang, tanpa ada penguatan nilai tambahnya, aset kita mengalami depresiasi yang luar biasa,” kata Akhmad. Ia mendorong pembentukan resource fund, dana yang dialokasikan dari hasil sumber daya alam untuk memperkuat nilai aset alam tersebut melalui sektor lain seperti pertanian berkelanjutan atau wisata alam.

Rekomendasi Kunci: Moratorium dan Integrasi Nilai Ekologis

Dalam laporannya, AEER memberikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah:

1. Penghentian izin baru di hutan primer dan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
2. Integrasi nilai jasa lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (RPJMD, RPJMN, dan SNDC).
3. Optimalisasi pendanaan restorasi berbasis hasil (result-based finance) untuk mendukung pencapaian target iklim.

Laporan ini menjadi peringatan keras. Pengabaian terhadap nilai ekologis hutan seperti di Morowali tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global dan memperbesar beban mitigasi nasional di masa depan. Pilihan antara nikel jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang kini semakin jelas, dan nilainya ternyata bisa dihitung.