Demo Panjang Warga Morowali Digelar Mulai Jumat

Suaranegeri.info – Ratusan warga di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bersiap menggelar aksi demonstrasi berkepanjangan ke PT IGIP Morowali mulai besok, Jumat (22/5/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung hingga 17 Agustus 2026 ini menyoroti dampak banjir bandang serta sejumlah persoalan lahan yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Internasional Green Industrial Park (IGIP) di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Polres Morowali dan Polda Sulawesi Tengah, massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 500 orang. Mereka akan bergerak dari Desa Kepulauan dan Desa Werea menuju kawasan PT IGIP. Jika tuntutan tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, warga berencana menduduki lokasi dan mendirikan tenda di sekitar kawasan perusahaan.

Banjir Bandang: 13 Rumah Terendam, Warga Minta Kompensasi

Salah satu isu utama yang disuarakan adalah dampak banjir bandang yang melanda Desa Sambalagi dan sekitarnya pada 8 Mei 2026 lalu. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, menyebabkan air sungai di kawasan industri PT IGIP meluap dan merendam 13 rumah serta 4 unit kos milik warga dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 80 sentimeter.

Warga menilai banjir tersebut tidak wajar dan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pertambangan di sekitar desa. Seorang warga Desa Sambalagi menyebut bahwa banjir besar seperti ini nyaris tidak pernah mereka alami sebelum adanya kegiatan industri di wilayah tersebut. Warga menyoroti perubahan tata guna lahan di sekitar hulu dan lereng yang diduga mengurangi fungsi daerah resapan air sehingga air hujan tidak lagi terserap secara optimal.

Dalam aksinya, warga menuntut pihak perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami, dengan poin tuntutan: ganti rugi bagi delapan kepala keluarga di Desa Werea yang terdampak banjir.

WALHI: Bencana Ekologis Berkelanjutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah sebelumnya telah menanggapi peristiwa banjir tersebut. WALHI menilai peristiwa itu bukan sekadar kecelakaan teknis biasa, melainkan peringatan serius terhadap potensi bencana ekologis yang dapat berlangsung secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

Menurut WALHI, meskipun aktivitas industri diklaim mengedepankan konsep ramah lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap lingkungan dan keselamatan warga. Hingga kini, pihak perusahaan PT IGIP belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa banjir tersebut.

Persoalan Lahan: Rumpun La Ele hingga Penggusuran Kebun

Selain banjir, aksi demonstrasi ini juga menyoroti berbagai persoalan lahan yang dinilai merugikan warga. Dalam surat pemberitahuan aksi, warga menuntut pengembalian lahan milik keluarga atau rumpun La Ele serta mendesak perusahaan bertanggung jawab atas dugaan penggusuran kebun milik Syarifudin.

Tak hanya itu, warga juga meminta agar seluruh desa yang terdampak aktivitas PT IGIP, baik di darat maupun laut, dimasukkan sebagai desa binaan perusahaan. Tuntutan lainnya adalah pemberhentian dua orang bernama Ricco dan Eko dari PT IGIP.

Polemik Jalan Hauling dan Klaim Jalur Umum

Sebelumnya, persoalan lain yang sempat memanas adalah polemik jalan hauling. Pada Maret 2026, seorang warga Desa Sambalagi, Taufik Abdul Salam, nekat memalang jalan provinsi yang diduga diklaim PT IGIP sebagai jalur hauling perusahaan. Taufik mengaku sejak tahun 2005 sering melintasi wilayah Werea dan tidak pernah mendengar bahwa jalan tersebut adalah jalur hauling. Ia mengkhawatirkan keselamatan karena kendaraan perusahaan sering melaju ugal-ugalan dan membuatnya hampir tiga kali mengalami kecelakaan dalam dua bulan terakhir.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah pun merespons dengan mendesak evaluasi total terhadap jalur hauling PT IGIP. Komnas HAM menilai pencampuran jalur kendaraan berat dengan kendaraan pribadi masyarakat sangat berisiko memicu kecelakaan fatal.